Pemkab Inhu Diminta Kucurkan Dana Pada P2TP2A

Ilustrasi

RIAUFAKTA.com - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau diminta mengucurkan dana kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sehingga dapat meningkatkan kinerjanya dalam merealisasikan sejumlah program.

“Tanpa adanya perhatian serius maka sejumlah kasus yang masuk ke kantor ini akan sulit diselesaikan dan akhirnya membuat kecewa warga,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Arwan Citra Jaya di Rengat, Sabtu.

Ia mengatakan, jika sarana pendukung untuk pelaksanaakn tugas dalam rangka meningkatkan kualitas kerja di kantor tersebut rendah maka akan sulit untuk memperoleh hasil yang optimal sesuai harapan akibatnya berdampak pada kasus semakin meraja lela.

Saat ini sejumlah kasus yang meminpa anak dan perempuan masih tergolong tinggi dan belum sepenuhnya dapat diselesaikan bahkan masyarakat pedesaan belum benyak mengetahui kemana harus melapor akibat kurangnya sosialisasi keberadaan P2TP2A setempat.

“Pada 2014 ini kasus pelecehan seksual yang dialami anak masih cukup tinggi dan perlu penanganan serius pihak P2TP2A,” sebutnya.

Dijelaskannya, berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak P2TP2A sejauh ini ditemukan bahwa keluhannya seperti belum memiliki kantor sendiri, bahkan, saat ini P2TP2A Kabupaten Indragiri Hulu masih menumpang berkantor di Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (KBPP).

Arwan Citra Jaya juga mengungkapkan, dana anggaran operasioanal P2TP2A juga ditumpangkan pada anggaran Kantor KBPP, seharusnya P2TP2A memiliki anggaran sendiri bisa saja dalam bentuk dana hibah sehingga bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membantu warga.

Sementara itu Ketua P2TP2A Kabupaten Indragiri Hulu Hj Kharmiatun Harman membenarkan saat ini masih berkantor bersama dengan Kantor KBPP akibat kurangnya perhatian pemerintah.

Pihaknya terus berharap dan mengusulkan bantuan agar dapat melayani masyarakat dengan baik. ***(antara)