Ramadhan, Walikota Dumai Mutasi Pejabat Besar-Besaran

RIAUFAKTA.com - Galau, sepertinya kata ini tepat ditujukan kepada sejumlah pejabat yang berada di jajaran pemerintahan Pemko Dumai, terkait wacana mutasi besar-besaran yang akan dilakukan Pemerintah Kota Dumai pasca pengesahan APBD TA 2014.

Mereka mulai mempersiapkan strategi agar tidak terdepak dari posisi. Tidak sedikit yang mulai melakukan lobi dengan orang-orang yang dianggap dekat dengan Walikota Dumai Khairul Anwar.

Tujuannya satu, yakni tetap menempati posisi yang disukai atau mengincar posisi lainnya yang dianggap lebih “basah” dari sebelumnya. Informasi ini sudah mulai mencuat dari mulut masing-masing pejabat.

Sejumlah pejabat yang enggan disebutkan namanya saat berbincang dengan riauheadline.com, mutasi itu akan dilakukan Walikota Dumai Khairul Anwar pada sepekan masuk bulan suci Ramadhan, tepatnya pada bulan Juli ini.

“Informasi yang kita terima terakhir, pelantikan akan dilakukan pada bulan Puasa ini. Tapi itu juga belum pasti, karena tim sedang bergerak untuk melakukan penilaian terhadap sejumlah pejabat,” ungkapnya, Kamis (26/6/2014).

Ketika disinggung mengenai pejabatan mana akan dimutasikan, yang jelasnya sesuai informasi ada beberapa kepala dinas akan dilakukan mutasi. Diantaranya, Kadisos, Dispenda, Dishub, Disperindag, Diskes, RSUD, Bappeko dan Disparbudpora serta Disnakertrans.

“Baru itu yang saya ketahui. Kalau saya sendiri jika diganti juga tidak ada masalah. Karena Walikota Dumai melakukan hal ini sudah wajar dan lumrah. Pejabat yang dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya memang haru diganti dengan yang mampu,” ungkapnya.

Sementera dalam kesempatan sebelumnya, Walikota Dumai Khairul Anwar pernah mengatakan, bahwa setiap pelantikan yang dilakukan Pemko Dumai sudah sesuai dengan hasil evaluasi potensi SDM yang ada.

“Kita melantik seseorang itu sudah sesuai dengan potensi yang dimilikinya, bukan asal lantik. Kalau kerjanya bagus tidak perlu khawatir, yang jelasnya pejabat aman memiliki kriteria Licin,” tegas Khairul.

Sebelum dilantik, para PNS tersebut dikatakan walikota, sudah di evaluasi sejauh mana skill, loyalitas baik kepada daerah dan pemerintah daerah serta mampu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.

“Jadi saya rasa tidak perlulah dipertentangkan PNS itu. Yang jelas kita tetap memberikan amanah bagi mereka yg punya skill, loyalitas kepada daerah dan pemerintah daerah serta mampu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat,” terangnya.

Khairul menekankan, kendati demikian pihaknya masih tetap mengutamakan orang yang sudah ada dengan catatan pejabat tersebut berprestasi dalam menjalankan amanah selama menjabat di instansinya masing-masing.

“Ngapain kita mengangkat pejabat dari luar daerah jika kita sudah memiliki pejabat berprestasi. Jadi tidak benar kalau saya suka melakukan pengambilan pejabat dari luar daerah,” pungkasnya.***(Ipin)

Tanggapan

Komentar