Lukman Edi
RIAUFAKTA.com - Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR RI, HM Lukman Edy meminta segera dibentuk tim penyelidik dari lintas lembaga negara untuk menyelidiki indikasi perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dan lahan di Riau. Lakukan penegakan hukum secara tegas bagi para pelakunya.
“Serta melakukan penindakan secara tegas dan keras terhadap pelakunya (perusahaan) berupa pencabutan izin dan memprosesnya secara hukum. Pemerintah tidak serius dalam menanggulangi kasus Karhutla ini,” ungkap anggota DPR RI asal Riau ini dalam konferensi pers di Kantor PWI Inhil Jalan Telaga Biru Tembilahan, Jum’at (14/3) siang.
Tegasnya agar segala upaya dikerahkan bagi memadamkan Karhutla, baik lewat darat maupun udara. Karena kondisi kabut asap saat ini sudah dalam taraf membahayakan keselamatan warga Riau.
“PKB secara kelembagaan dan saya secara pribadi sudah menegur keras pemerintah yang belum melaksanakan penanggulangan secara serius,” tegasnya.
Disebutkan Lukman, sudah memerintahkan beberapa rekannya di FKB ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengawal penanganan Karhutla oleh pemerintah.
“Kami menilai anjuran Pemprov Riau untuk sholat Istisqa merupakan ikhtiar paling lemah, karena upaya ini merupakan ranahnya para ulama yang seharusnya tidak diambil alih pemerintah. Pemerintah seharusnya fokus melakukan tindakan riil penanganan Karhutla ini, yakni cepat tanggap dan menerjunkan dengan kekuatan penuh semua personil dan peralatan yang ada bagi mengatasi Karhutla yang berlangsung saat ini,” ujar Lukman.
Lanjutnya, menjelang penutupan masa sidang paripurna DPR RI beberapa waktu lalu, beliau sudah melakukan interupsi dan atas interupsi tersebut DPR sudah melayangkan surat ke presiden agar memperhatikan dan bertindak segera karena bencana kabut asap di Riau sudah mengkhawatirkan.
“Kalau tidak dilakukan penanggulangan secara maksimal dan terpadu, dampaknya selain menimbulkan kerugian di dalam negeri, juga akan mengganggu harkat dan martabat bangsa di mata dunia internasional,” imbuhnya.
Karena, kalau kabut asap ini sampai ke negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, maka akan menimbulkan reaksi keras dari mereka. ***(rls/Marbun)
