RiauFakta Mengabarkan Berita Berdasarkan Fakta
Dok. Antara
RIAUFAKTA.com - Jumlah warga Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, yang menjadi nggota Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang dikelola Badan Pengelola Jaminan Sosial, sudah mencapai 210.000, kata Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan Indragiri Hulu Risalwan M.Kes.
“Jumlah tersebut masih belum mencapai target, jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat Indragiri Hulu yang belum terdaftar mencapai 250.000 warga,” kata Risalwan M.Kes di Rengat, Jumat.
Dijelaskan bahwa sejak pemerintah memberlakukan program baru terkait jaminan kesehatan (SJSN) secara serentak, khususnya di Kabupaten Indragiri Hulu, masih banyak warga yang belum memahami program kesehatan tersebut. Sehingga dalam menyosialisasikan program ini kepada masyarakat membutuhkan energi dan waktu.
Bukan saja program kesehatan ini baru, tetapi akan meleburkan program kesehatan yang lama baik itu Jamkesda, Askes, Jamkesmas yang telah dikenal oleh masyarakat selama ini. Semua istilah itu lebur menjadi satu program yang disebut program Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang hanya dikelola oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS).
“Mereka yang sudah masuk Askes, Jamkesda, Jamkesmas sudah secara otomatis masuk menjadi anggota SJSN, tetapi jika belum terdaftar maka masyarakat diminta untuk datang mendaftarkan diri dengan membawa foto kopi KTP, KK, membayar uang iuran dan pas foto ke kantor Badan Pengelola Jaminan Sosial terdekat,” sebutnya.
Menurut Risalwan, jumlah anggota SJSN yang mencapai 210.000 orang itu terhitung dari jumlah keseluruhan PNS, Polri, TNI, peserta Askes dari perusahaan yang ada di Indragiri Hulu yang secara otomatis menjadi peserta program kesehatan yang baru.
Sisa yang diperkirakan mencapai 250.000 warga lagi yang belum tergabung diharapkan dapat mendaftarkan diri, bila memungkinkan menjadi peserta mandiri sehingga program pemerintah ini berjalan dengan baik khususnya pengelolaan jaminan kesehatan melalui satu pintu yang hanya dikelola oleh BPJS.
Banyak keuntungan yang diperoleh dengan mengikuti program pemerintah ini, bukan saja akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik di setiap rumah sakit, tetapi ada antisipasi jika terjadi gangguan kesehatan yang mendadak atau emergensi.
“Karena itu diharapkan seluruh warga dapat mengenal program baru tersebut, namun demikian pemerintah daerah juga tetap akan menyosialisaikannya hingga ke masyarakat luas,” tegasnya.***(Ant)
