Dugaan Pelanggaran Pilkada Dumai, Tiga Tim Paslon Lapor ke Panwaslu
BERITA TERKAIT
DUMAI, RIAUFAKTA.com - Tiga pasangan calon kepala daerah yang terdiri dari Tim Abdul Kasim-Nuraini, Tim Amris-Sakti dan Tim Agus Widayat-Maman Sufriadi, menyerahkan bukti dugaan pelanggaran Pilkada Serentak 2015 kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Dumai, Selasa (15/12/2015).
Adapun bukti laporan dugaan pelanggaran Pilkada Dumai yang diduga dilakukan oleh salah satu kandidat nomor urut 2 diantaranya Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Setikir gambar kandidat serta sejumlah barang bukti lainnya yang diterima dari masyarakat ke masing-masing tim.
Ketua Tim Aksi Nuraini, Zainal Abidin, dalam keterangan resmi kepada sejumlah awak media di Kantor Panwaslu, Jalan Sei Masang, menginginkan pesta demokrasi berjalan baik dan Panwaslu bisa mengambil langkah cepat dalam menangani masalah seperti ini.
“Saya datang ke sini mewakili pasangan Abdul Kasim-Nuraini, untuk melakukan pengawalan terhadap laporan dugaan pelanggaran Pilkada yang dilakukan oleh salah satu kandidat peserta pemilu. Saya berharap semua ini bisa dituntaskan Panwaslu demi kekondusifkan Kota Dumai,” ucapnya.
Dikatakan Zainal Abidin, selama kasus kartu KIS ini muncul ke publik dan menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat, Tim Aksi Nuraini menerima 49 keping kartu KIS yang merupakan program Pemerintah Pusat dan diduga dibagikan oknum tim dari salah satu kandidat peserta pemilu.
“Kami tidak ada mengumpulkan kartu KIS dari tangan masyarakat, kami menerima langsung dari masyarakat. Jadi kita lapor ini bentuk dukungan atas laporan masyarakat yang sudah masuk ke kantor Panwaslu. Saya harapkan semua bisa menghormati laporan ini dengan terciptanya pesta demokrasi yang jujur dan adil,” ucapnya.
Selain itu, Zainal Abidin didampingi Tim Hukum Aksi Nuraini, Beni Akbar, sudah mengeluarkan surat keberatan kepada Panwaslu dan KPU Dumai.
Surat keberataan itu berbunyi tentang penundaan pleno rakapitulasi suara yang bakal dilaksanakan KPU Kota Dumai.
“Sebelum laporan ini ada kejelasan dan penuntasannya, kita meminta untuk pleno rekapitulasi suara ditunda. Karena waktu pleno itu sendiri masih mewiliki waktu mulai dari tanggal 16 hinggga 18 Desember 2015,” ujar Zainal Abidi, didampingi dua perwakilan tim paslon kepala daerah lainnya.
Diakhir memberikan keterangan pers, Tiga Tim Pemenangan Paslon Kepala Daerah menghimbau kepada seluruh masyarakat yang menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada waktu sehari sebelum pencoblosan Pilkada Dumai, untuk melaporkan ke Panwaslu Kota Dumai.
“Kami himbau kepada masyarakat yang mendapatkan KIS, supaya melaporkan diri ke Panwaslu. Kami sudah sepakat kepada Polres, seluruh saksi pelapor akan dilindungi hukum guna menghindari intimidasi dari oknum tidak bertanggungjawab,” ujarnya saraya menyudahi keterangan persnya.
Sementara Ketua Panwaslu Kota Dumai, Yossi Rinaldi, usai menerima laporan dari tiga tim pemenangan paslon kepala daerah mengatakan akan tetap diproses sebagaimana aturan berlaku. Sedangkan untuk masalah KIS, pihaknya akan berkoordinasi dengan intansi terkait.
“Panwaslu saat ini bekerja sesuai aturan berlaku dan tetap memproses laporan masyarakat. Panwaslu tidak punya wewenang memanggil instansi terkait dan hanya sebatas koordinasi. Sekarang laporan masuk ada 18 orang. Kami juga akan bekerja secara profesional dalam masalah ini,” jelasnya.
Sedangkan Calon Walikota Dumai, Zulkifli As yang mendapatkan suara terbanyak pada helat Pilkada Dumai, tidak mau mengomentari seputar laporan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Malah dirinya menyarankan media untuk mempertanyakaan ke BPJS Kesehatan, terkait hal tersebut.
“Kartu KIS bukan urusan dan wewenang saya untuk menjawabnya. Saya tidak memiliki kapasitas untuk menjawab masalah ini. Coba tanyakan saja ke BPJS Kesehatan. Apakah kartu itu paslu maupun asli. Saya juga tidak tau dengan masalah yang ramai dibicarakan itu,” ucap Zulkifli As, yang mengaku sedang berada di Jakarta itu.
Pria yang pernah menjabat Walikota Dumai mengatakan, apapun persoalan yang menyangkut masalah KIS tanyakan saja ke BPJS Kesehatan. Apalagi ini program pemerintah pusat.
“Tanyakan saja ke BPJS, kartu itu asli atau palsu, saya tidak memiliki wewenang untuk menjawab masalah ini,” ulangnya.
Dikatakan pasangan Eko Suharjo ini, pihaknya juga tidak mengetahui kondisi yang berkembang selama beberapa hari belakangan ini di Kota Dumai.
Bahkan dirinya mengaku baru mengetahui setelah media ini mencoba konfirmasi seputar isu tak sedap yang mengarah pada dirinya usai Pilkada Dumai.
“Jujur saya tidak mengetahui masalah ini. Saya baru tahu dari media. Kalau masalah Kartu Indonesia Sehat tentunya media konfirmasinya kepada instansi terkait, bukan kepada saya. Manalah saya memiliki kapasitas untuk menjawab masalah itu,” tutup Zulkifli As. ***(rhc/gun)
