Daripada Wajib Bela Negara, Perkuat Ekonomi Kerakyatan Dinilai Lebih Baik
BERITA TERKAIT
JAKARTA, RIAUFAKTA.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mendapat kritikan. Kali ini datang dari mantan Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida. Pasalnya, pernyataan Ryamizard yang menyebutkan siapa yang tidak mau ikut wajib bela negara silakan angkat kaki dari Indonesia merupakan pernyataan seorang pejabat yang otoriter.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengumumkan adanya rencana peluncuran program bela negara pada 19 Oktober 2015 oleh Presiden Joko Widodo.
“Kesannya Menhan sangat otoriter,” kata Laode Ida, Selasa (13/10/2015).
Menurut Laode Ida, yang terpenting saat ini adalah memperkuat ekonomi kerakyatan melalui anggaran yang ditujukan menguatkan pondasi ekonomi rakyat. Kalau bangsa dan negara dilihat secara komprehensif program bela negara, sangat tidak relevan.
“Program ini terkesan mengada-ada dengan tujuan yang tidak jelas. Bahkan boleh dikatakan sebagai bentuk dari kebuntuan strategi pertahanan nasional. Jika rakyat sejahtera, maka akan bangga jadi warga bangsa ini dan secara otomatis akan membela negaranya dari semua bentuk tantangan dan ancaman apapun,” kata Laode.
Menurut Ida, warga pribumi bangsa ini sudah terbukti tampil sebagai pejuang bela negara baik dalam merebut kemerdekaan maupun mempertahankannya, dalam kondisi hidup miskin sekalipun.
Kalau negara ini memang punya anggaran untuk program bela negara, Ida justru menyarankan anggaran tersebut akan jauh lebih bermanfaat dipakai untuk membangun daerah tertinggal di kawasan timur Indonesia dan warga miskin termasuk mereka yang kini terkena PHK akibat krisis ekonomi. ***(rpc/jpnn)
