RiauFakta Mengabarkan Berita Berdasarkan Fakta
BANYAK orang mengatakan bahwa negeri ini sedang kacau. Banyak orang berkesimpulan bahwa peranan Negara tidak terasa. Dan, banyak pula orang berpostulat bahwa negeri ini sedang mengalami musim paceklik, jika tidak, telah terjadi chaos di segala lini. Pada kesempatan kali ini, penulis tidak mau mendebatkan apakah pernyataan itu salah atau benar-benar merupakan sebuah fakta. Penulis hanya mau mengutarakan bahwa statement itu terlalu halus, belum pas untuk menggambarkan situasi saat ini. Penulis berpendapat bahwa negeri ini sedang terkatung-katung. Dengan kata lain, negeri ini sedang vakum. Bisa jadi, telah terjadi kamuflase, sandiwara, atau semacam praktik teori politik konspirasi.
Saat ini penulis tidak sedang mendongeng. Apa yang penulis utarakan benar-benar terjadi. Contoh yang paling hangat adalah adanya perkelahian dan persaingan para institusi Negara. Kita bahkan sudah tidak tahu lagi institusi mana yang benar-benar bersih dan institusi mana yang harus dibabat. Sepertinya, semua institusi saat ini layak menerima predikat tidak layak dipercaya. Sekali lagi, penulis tidak sedang mendongeng.
Sebut saja perihal penangguhan pemilihan hakim agung. Bahkan tersebar isu-bukan isu lagi, sudah merupakan fakta-terjadinya persekongkolan antara “beberapa” anggota DPR dan calon anggota hakim agung di toilet. Lihat, toilet pun menjadi tempat yang halal untuk bertransaksi. Hal itu seharusnya tidak terjadi andai DPR bukan menjadi “hakim” untuk hakim agung. Mestinya, DPR sebatas tukang stempel, bukan penentu. Hal itu tidak berlebihan karena begitulah UU berkehendak. Perhatikan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945. Di sana disebutkan bahwa DPR hanya memberikan persetujuan dalam pengangkatan hakim agung, bukan penguji, apalagi penentu.
Alhasil, hakim agung dari seleksi penghakiman DPR sudah tidak lagi agung. Bagaimana mau agung, hakimnya saja-DPR-jorok. Dan, sampai pada titik ini, penulis juga tidak sedang mendongeng. Mungkin masih jelas terpampang dibenak kita tentang berbagai keputusan hakim yang jauh dari nada-nada idealis dan profesional. Salah satunya adalah pembebasan Sudjiono Timan yang tidak saja kontroversial, bahkan keputusan itu sangat misterius.
Mari sejenak kita lupakan hakim agung. Sekarang masuk kita ke Polri. Polri adalah aparatur Negara yang bertugas untuk melayani dengan memberi rasa aman. Polri harusnya mencegah penyelewengan hukum. Tetapi, kerap kali malah Polri yang menyelewengkan hukum melalui kedudukannya. Seakan-akan, Polri dilegitimasi untuk melakukan segala penyelewengan. Mungkin, masih jelas di ingatan kita perihal korupsi mahabesar dari Djoko Susilo. Bukan hanya di situ, bahkan Polri pada posisi sebagai pencegah penyelewengan harus puas disebut sebagai lembaga terkorup selain DPR. Akhirnya, maraknya penembakan terhadap Polri belakangan ini tidak mendapat pembelaan dari masyarakat. Tidak seperti ketika KPK diserang oleh DPR, masyarakat berbondong-bondong membantu KPK, bahkan memberi sumbangan melalui Koin untuk KPK. Mungkin-bagi masyarakat-penembakan ini adalah sebuah hukuman yang harus diterima oleh Polri.
Dan, KPK sebagai lembaga yang sangat dihormati masyarakat pun masih penuh misteri dan menyimpan banyak belang. Di hati masyarakat, KPK itu masih tertutupi kabut tebal, hanya saja tidak setebal kabut di lembaga Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif. Contoh hangatnya adalah tidak ditepatinya janji KPK untuk segera menahan para tersangka seperti Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng. Padahal, BPK telah melaporkan bahwa telah terjadi ketimpangan luar biasa pada kasus mereka. Dan, saat itu, KPK pernah mengemukakan akan segera menindak bila saja audit dari BPK sudah kelar. Sekarang, audit itu sudah selesai, tapi tetap saja tindak langsung masih abu-abu. Di sini, peran intrik-intrik politik nakal dan kejam itu pasti sedang berlangsung. Jika tidak, lembaga lain sedang mengancam KPK. Kemungkinan yang paling mungkin adalah bahwa KPK takut dikeroyok oleh lembaga lainnya.
Sudahlah, kita tidak usah terlalu mempermasalahkan para aparatur Negara karena memang faktanya tidak ada lagi mereka yang benar-benar dapat dipercaya. Hal itu sepertinya sebuah kewajaran karena toh partai sebagai mesin tokoh juga tidak ada yang becus. Tidak menghakimi Partai Demokrat, tetapi saat ini Partai Demokrat sangat tidak pantas untuk dicontoh. Partai Golkar pun masih dalam tahap perang dingin, yaitu perang bawah tanah antara JK, Akbar Tanjung, dan ARB untuk memperebutkan Partai Golkar. Bahkan, partai berbasis keagamaan pun sama saja. Malah, akhir-akhir ini PKS sering kali dikaitkan dengan dana-dana penggelapan melalui Luthfi Hassan Ishaaq dan Ahmad Fathanah. Terlepas hal itu benar atau tidak, yang pasti PKS dekat dengan kedua tokoh tersebut.
Sebenarnya, masih banyak fakta yang dapat meneguhkan bahwa negeri ini sedang tak bertuan. Mulai dari permasalahan sensitif SARA, penanganan HAM, perdebatan mobil murah, perdebatan ambang batas pencalonan Presiden, hingga pada permasalahan impor yang selalu menjadi jalan terakhir negeri ini ketika menyelesaikan permasalahan pelik inflasi. Ini sebuah ironi. Negara yang agraris ini juga harus rela terus menerima impor kedelai sehingga produksi tempe dan tahu yang menjadi konsumsi masyarakat umum kerap terbentur. Apa salahnya mengintensifikasi lahan, toh negeri ini negeri agraris. Tapi itulah sebuah ironi. Benar, negeri ini memang sedang terkatung. Kita memang boleh saja berdelik dan berdalih. Akan tetapi, berdalih saja tidak cukup. Saat ini kita butuh keputusan, bukan dalih, alasan, apalagi perdebatan yang tidak pernah menyentuh garis akhir. Mudah-mudahan, di tahun politik ini, kita tidak terjatuh lagi dan tidak tetap terkatung-katung. Tak Bertuan ini begitu menyakitkan! ***
Penulis : Ramli
