RIAUFAKTA.com - Menyikapi persoalan kisruhnya APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2014 yang sampai detik ini tidak juga dilakukan pengesahan, masyarakat yang tergabung dalam sebuah organisasi lintas masyarakat Kabupaten Bengkalis (LMK) mengagendakan untuk menemui Gubenur Riau H. Annas Maamum.
Adapun kunjungan LM Kaupaten Bengkalis tersebut meminta kejelasan langsung dari Gubenur Riau terkait APBD Kabupaten Bengkalis. Mengingat dampak dari hal tersebut banyak yang terkendala di beberapa aspek.
Sedangkan masyarakat Bengkalis umumnya tergantung dari APBD Kabupaten Bengkalis. Jika ini terus di ulur-ulur sepertinya akan lebih memprihatinkan lagi kondisi masyarakat di Kabupaten Bengkalis nantinya.
Sementara alokasi dana APBD Kabupaten Bengkalis pertahun sangat besar tentu untuk merealisasi proses pelaksanaan anggaran ini tentu tidak bisa dengan jangka waktu yang pendek. Sedang ini sudah masuk akhir penghujung bulan ketiga, artinya sisa waktu masih ada 9 bulan.
Hal ini dikatakan Pasla saat ditemui wartawan di ruang kerjanya Kamis (27/03/2014). Dia mengatakan,warga Bengkalis yang tergabung di organisasi Lintas Masyarakat Kabupaten Bengkalis akan melakukan rapat Koordinasi untuk melakukan kunjungan dengan ke Gubenur Riau pada hari senin(31/03) mendatang.
“Langkah ini kami ambil karna kami sebagai putra Kabupaten Bengkalis tidak mau tinggal diam atas keterlambatan pengesahan APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2014. Dan kita tidak mempermasalahkan, mau dilakukan ketuk palu atau pun Perkada. Yang jelas terlaksana, ” kata Pasla.
Disampaikan pasla lagi, dampak atas keterlambatan pengesahan APBD Bengkalis tersebut membuat beberapa aspek menjadi terkendala. seperti pembangunan, pendidikan, infrastruktur dan hal-hal penting lainnya.
“Dan kita juga meminta dari 2 lembaga Pemerintahan Bengkalis untuk mengkoreksi kinerja mereka. Karena adanya permintaan yang tidak terakomudir maka masyarakat menjadi korbannya, ” pungkas Pasla. ***(Alim)