Idrus Marham: Prabowo Itu Pemimpin, Jokowi Hanya Manajer

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham (tengah) bersama Wakil Sekjen Bidang Infrastruktur & Transportasi Partai Golkar Muhidin M. Said (kiri) dan Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Gokar Satya W Yudha memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta. (sumber: ANTARA)

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham (tengah) bersama Wakil Sekjen Bidang Infrastruktur & Transportasi Partai Golkar Muhidin M. Said (kiri) dan Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Gokar Satya W Yudha memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta. (sumber: ANTARA)

RIAUFAKTA.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menyebut kapasitas calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) hanya setingkat manajer. Sementara capres Prabowo Subianto semakin menunjukkan figur pemimpin.

“Prabowo itu pemimpin, Jokowi itu manajer. Pemimpin itu membuat garis besar, manajer yang mengeksekusi garis besar tersebut. Dengan begitu sudah pas rasanya Pak Prabowo menjadi Presiden dan Jokowi menjadi Gubernur,” kata Idrus di Jakarta, Selasa (10/6/2014) lalu.

Pada bagian lain, menurut Idrus, Prabowo lebih mengutamakan pembangunan yang memprioritaskan kebutuhan rakyat. Misalnya, melalui penyediaan infrastruktur jalan-jalan di desa, jalan raya, ketersediaan air bersih.

“Dengan demikian diharapkan, tidak terjadi kesulitan dalam komunikasi antara pusat dan daerah,” ucapnya.

Pada bagian lain, politik anggaran yang diusung Jokowi, disinyalir bakal menjadikan pembangunan nasional terhambat. Bahkan, semangat reformasi yakni daerah dapat menentukan prioritas pembangunannya akan pupus dengan komando terpusat.

“Politik anggaran yang disebut oleh Jokowi kemarin sangat berbahaya, ini menghianati semangat reformasi. Pembangunan daerah juga bisa terhambat,” kata pengamat politik dari Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara.

Menurut dia, kepala daerah tak perlu lagi mengikuti sistem komando terpusat. “Bagaimana kalau dengan kepemimpinan daerah? Kalau ada ketidaksesuaian terus anggaran di hambat atau di potong bagaimana dengan pembangunan ekonomi mereka?,” tanya Igor.

Diketahui dalam debat capres dan calon wakil presiden (cawapres) yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU), kemarin, Jokowi mengatakan politik anggaran adalah upaya dalam melakukan sinergi antara pusat dan daerah. Bahkan, Jokowi berkeyakinan bahwa daerah akan menuruti apapun yang di kehendaki oleh pusat. ***(bsc)

 

Sumber: Suara Pembaruan,

Tanggapan

Komentar

Tags: