RIAUFAKTA.com - Masyarakat Kota Dumai menilai KPU Riau harus dievaluasi dan ikut bertanggungjawab atas kisruh kinerja komisioner KPU Dumai yang berujung pemecatan dan teguran dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“KPU Riau harus bertanggung jawab atas kinerja KPU Dumai karena saat proses penunjukkan komisioner pada saat itu, diduga sarat dengan kepentingan dan tidak independen,” kata warga Dumai, Ismanora di Dumai, Senin.
Ismanora yang merupakan seorang pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Dumai menjelaskan, sangat disayangkan terjadinya situasi yang dialami lembaga penyelenggara pemilu legislatif di wilayah tersebut.
Dikhawatirkan akan berdampak pada tidak baiknya bagi penyelenggaraan Pemilu Presiden (Pilpres) yang digelar pada tanggal 9 Juli mendatang.
Karena itu, pihaknya memandang perlu dilakukan evaluasi dan investigasi khusus terhadap dugaan adanya kepentingan yang masuk pada lembaga penyelenggara pemilu di Riau, agar pesta demokrasi yang akan datang berlangsung dengan sebagaimana mestinya.
“Kinerja KPU Riau layak dipertanyakan karena pada saat meloloskan komisioner KPU Dumai terindikasi sarat kepentingan dan permainan serta tidak mengacu pada penilaian tim seleksi yang sebenarnya,” ujarnya.
Dari pengamatan dilakukan pihaknya, lanjut dia, ada indikasi kesalahan dalam proses rekrutmen komisioner KPU Dumai karena banyak didasari dugaan kepentingan dan intervensi pihak lain, sehingga penetapan KPU Riau jauh dari proses yang ideal.
“Selain itu berdasarkan informasi dihimpun dari berbagai kalangan, KPU Riau tidak mengumumkan komisioner berdasarkan peringkat tertinggi, melainkan menunjuk calon lain,” terangnya.
Akibat putusan DKPP itu, menurutnya, maka masyarakat menilai kinerja KPU Dumai telah menyimpang dari aturan, lemah dalam penguasaan kode etik penyelenggara, kurang integritas dan netralitas sehingga sulit untuk dipercaya.
“Kami meminta agar KPU pusat mengawasi rekrutmen calon pengganti komisioner KPU Dumai yang dipecat DKPP yaitu Ruslan Abdul Gani, supaya KPU Riau tetap menjaga integritas, independensi dan netralitas,” katanya.
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Dumai, Uber Firdaus menyatakan, berdasarkan keputusan DKPP, terbukti ada kesalahan yang dilakukan lembaga KPU Dumai secara sistematis dan diduga masih banyak penyimpangan lainnya terkait hasil Pileg 9 April lalu yang dapat dilaporkan.
“Sebagai pelapor, kita anggap KPU Dumai benar-benar ada kesalahan, karena berdasarkan pengaduan diduga ada pengubahan data perolehan suara calon legislatif yang dilakukan untuk memenangkan salah satu pihak,” ucapnya.***(Rhc/Ipin)