Disdukcapil Rohil Siap Jalankan UU Adminduk

 

RIAUFAKTA.com - Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Pemda Rokan Hilir siap menjalankan ketentuan pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan pencatatan sipil secara gratis yang diatur dalam perubahan UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminduk.

“Ya informasinya seperti itu, tapi pelaksanaannya kan baru pada anggaran APBN Perubahan 2014 nanti,” ujar kepala Disdukcapil Rohil Amirudin, Senin (13/1) lalu.

Pemberlakuan penggunaan anggaran negara dalam kegiatan Adminduk tersebut akan mulai berlaku saat APBN-Perubahan 2014 disetujui oleh DPR RI dan dicairkan melalui Kementerian Keuangan.

Seperti diketahui, seluruh Adminduk di daerah akan ditanggung oleh APBN sehingga Pemda tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk pembuatan KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak dan Akta kematian, dimana sebelumnya penetapan bebas biaya hanya untuk penerbitan KTP Elektronik saja.

“Tapi sejauh ini untuk kegiatan tetap sifatnya pembelian dokumen,” ujar Amiruddin.

Dengan ketentuan baru ini, pemerintah daerah tidak perlu khawatir mengenai anggaran Adminduk, sehingga diharapkan pelayanan tersebut menjadi optimal.

Penerapan UU tersebut nantinya bisa mewujudkan perubahan pola pikir dari para penyelenggara dan pelaksana sampai kepada operator pelayanan Adminduk dan juga masyarakat.

Masih menurut UU itu, bagi aparat pemerintah yang meminta biaya kepada masyarakat terhadap pelayanan tersebut, maka bisa diancam dengan pidana kurungan dua tahun penjara atau denda seberat-beratnya Rp 25 juta. ***(Hendri)

Pendapat Anda?

Tanggapan